Rembuk Stunting 2025, DPPPAKB Kalsel dan TPPS Gelar Persiapan Bersama Wagub Kalsel
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalsel bersinergi dengan Bappeda Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Kalsel serta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan kegiatan Persiapan Rembuk Stunting Tahun 2025 yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman di Banjarmasin, Rabu (16/4/2025).
Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni menyampaikan melalui kegiatan rembuk stunting ini dapat meningkatkan koordinasi singkronisasi supaya stunting bisa mencapai target penurunan.
stunting merupakan permasalahan serius karena berdampak terhadap kesehatan maupun tumbuh kembang seorang anak, serta daya pikirnya, akan berdampak terhadap keberlangsungan generasi penerus.
“Jika terjadi, maka juga akan berdampak terhadap kemajuan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat, serta stunting juga bisa menghambat bonus demografi Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu, dukungan dari kabupaten/kota sangat diperlukan demi mencapai target prevelensi stunting tahun ini.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalimantan Selatan, Iriadi Noor, menegaskan pentingnya peran Bappeda sebagai pengarah utama atau “orkestrator” dalam upaya penanganan stunting di daerah.
Menurut Iriadi, Bappeda berperan dari mulai proses perencanaan hingga penganggaran, memastikan isu stunting menjadi bagian dari dokumen perencanaan strategis daerah seperti RPJMD.
“Stunting ini merupakan bagian dari target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketika ada intervensi program nasional, maka pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota harus menyambutnya dengan program yang terintegrasi,” ujar Ariadi.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor atau crosscutting program antar SKPD untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efisien.
“Karena anggaran tersebar di masing-masing dinas, kita perlu menyatukan arah. Stunting berkaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga intervensinya harus bersifat kompleks dan berkelanjutan, bukan sementara,” tambahnya.
Rembuk stunting ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya menurunkan angka stunting di Kalimantan Selatan secara terencana dan terpadu. MC Kalsel/scw
